Bidang Perhubungan Udara dan Laut

(1)       Bidang Perhubungan Udara dan Laut sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan perhubungan udara dan perhubungan laut.

(2)       Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Udara dan Laut, mempunyai fungsi :

  1.  perencanaan operasional Bidang Perhubungan Udara dan Laut;
  2.  pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Perhubungan Udara dan Laut;
  3.  pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang Perhubungan Udara dan Laut;
  4.  penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
  5.  pengaturan penyelenggaraan Bidang Perhubungan Udara dan Laut;
  6.  pemfasilitasian penyelenggaraan  tugas Bidang Perhubungan Udara dan Laut;
  7.  pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Udara dan Laut;
  8.  pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Udara dan Laut; dan
  9.  pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

(3)       Bidang Perhubungan Udara dan Laut, membawahkan:

  1. Seksi Perhubungan Udara; dan
  2. Seksi Perhubungan Laut.

(4)       Seksi Perhubungan Udara sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan otonomi daerah di bidang perhubungan udara, meliputi pengkajian dan penelitian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan lokasi bandar udara umum pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara, pengawasan pengendalian pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang 30 tempat duduk dan ketinggian bangunan/ tegakkan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara.  

(5)       Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Udara, mempunyai fungsi :

  1. perencanaan kegiatan kerja Seksi Perhubungan Udara;
  2. pemberian petunjuk pelaksanaan urusan otonomi daerah di bidang perhubungan udara, meliputi pengkajian dan penelitian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan lokasi bandar udara umum pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara, pengawasan pengendalian pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang 30 tempat duduk dan ketinggian bangunan / tegakkan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara;
  3. pembagian tugas pelaksanaan seksi Perhubungan Udara;
  4. pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Udara;
  5. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan otonomi daerah di bidang perhubungan udara, meliputi pengkajian dan penelitian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan lokasi bandar udara umum pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara, pengawasan pengendalian pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang 30 tempat duduk dan ketinggian bangunan/ tegakkan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara;
  6. pengoreksian  pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Udara;
  7. pengawasan  bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
  8. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Udara; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

(6)       Seksi Perhubungan Laut sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan otonomi daerah di bidang perhubungan laut, meliputi kapal berukuran tonase kurang dari GT 7 yang berlayar di laut, penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, pengelolaan pelabuhan lokal lama, pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun pemerintah, rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, nasional, pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus, penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan pelabuhan khusus lokal, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional dan nasional, regional, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, penetapan DUKS di pelabuhan lokal, pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal, penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal, pengawasan pengendalian penyelenggaraan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, tally, bongkar muat barang dari dan ke kapal, ekspedisi/ freight forward, pemberian rekomendasi usaha salvage, pekerjaan bawah air dan pengerukan.

(7)       Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhubungan Laut, mempunyai fungsi:

  1. perencanaan kegiatan kerja Seksi Perhubungan Laut;
  2. pemberian petunjuk pelaksanaan urusan otonomi daerah di bidang perhubungan laut, meliputi kapal berukuran tonase kurang dari GT 7 yang berlayar di laut, penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, pengelolaan pelabuhan lokal lama, pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun pemerintah, rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, nasional, pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus, penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan pelabuhan khusus lokal, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional dan nasional, regional, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, penetapan DUKS di pelabuhan lokal, pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal, penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal, pengawasan pengendalian penyelenggaraan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, tally, bongkar muat barang dari dan ke kapal, ekspedisi/ freight forward, pemberian rekomendasi usaha salvage, pekerjaan bawah air dan pengerukan;
  3. pembagian tugas pelaksanaan seksi Perhubungan Laut;
  4. pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut;
  5. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan otonomi daerah di bidang Perhubungan Laut, meliputi: kapal berukuran tonase kurang dari GT 7 yang berlayar di laut, penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, pengelolaan pelabuhan lokal lama, pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun pemerintah, rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, nasional, pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus, penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan pelabuhan khusus lokal, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional dan nasional, regional, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, penetapan DUKS di pelabuhan lokal, pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal, penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal, pengawasan pengendalian penyelenggaraan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, tally, bongkar muat barang dari dan ke kapal, ekspedisi/ freight forward, pemberian rekomendasi usaha salvage, pekerjaan bawah air dan pengerukan;
  6. pengoreksian  pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut;
  7. pengawasan  bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
  8. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugas

1 comment

  1. andri

    mohon bantuanya bapak/ibu semua saya mau menanyakan dimana tempat pelatihan untuk mendapatkan sertifikat dasar untuk nelayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>