Selayang Pandang

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat 3 bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP )dengan jangka waktu 20 tahun.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun.
  3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) yang merupakan rencana tahunan.

 Hal ini diperkuat dengan Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 dan 5, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 69 ayat 1, dan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 17 ayat 2.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dari sentralistik ke arah desentralistik pada hakekatnya dalam rangka desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten dan Kota. Kewenangan yang semula terakumulasi di tangan pemerintah pusat telah bergeser ke pemerintah daerah, utamanya daerah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewenangan dibidang teknis perhubungan.

Penyelenggaraan perhubungan juga mengalami pergeseran yang semula hanya diserahkan sebagian urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Kabupaten/Kota, dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perhubungan merupakan kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan otonomi daerah,  untuk melaksanakan kewenangan secara nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2008 -2013 dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon.

Pada tataran biroksasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronic government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronis diharapkan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Menyongsong isu tersebut, telah memulai penataan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun pengelolaan dan pemanfaatannya dirasa belum maksimal. Berbagai persoalan klasik masih mewarnai proses penyelenggaraannya, antara lain kesiapan SDM birokrasi secara keseluruhan yang masih belum memadai, masih adanya sifat ego sektoral pada masing-masing instansi ikut memberi andil tersendatnya aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dinas telah berupaya menangani permasalahan ini antara lain dengan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bertahap, fasilitasi peningkatan SDM pegawai Bidang Informatika dan Komunikasi , melakukan studi banding, dan restrukturisasi peraturan perundangan – undangan.

Selanjutnya didalam penyelenggaraan kewenangan tersebut dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dan untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang teknis perhubungan, Informatika dan Komunikasi, telah dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon.

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota tersebut maka urusan Bidang Informatika dan Komunikasi masuk dalam Dinas Perhubungan yang merupakan penggabungan antara Dinas Perhubungan dan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Bidang perhubungan, informatika dan Komunikasi yang sangat urgen dalam mendorong pembangunan suatu daerah, tidak hanya diperlukan untuk pembangunan satu daerah saja, melainkan juga sangat bergantung kepada kerjasama dibidang yang sama dengan daerah hinterland lainnya yang berbatasan. Hal tersebut perlu dioptimalkan fungsi koordinasi dengan unit kerja daerah lain di sektor Perhubungan, Informatika dan Komunikasi yang tersusun dalam rencana sistem Perhubungan, Informatika dan Komunikasi terpadu di Kota Cirebon. Sehingga sistem Perhubungan, Informatika dan Komunikasi terpadu mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pergeseran sistem masyarakat akibat adanya reformasi yang menuntut demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia untuk seluruh penyelenggaraan pemerintahan, maka dituntut pula penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sejalan dengan itu tentunya penyelenggaraan Perhubungan, Informatika dan Komunikasi harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan kewenangan yang telah dilimpahkan serta dengan tersedianya SDM Aparatur yang profesional maka Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon diharapkan dapat meminimalisir kesemrawutan dan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas .

Dengan harapan akan terwujudnya transportasi yang aman, lancar, tertib dan nyaman dengan ditunjang dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien diharapkan mampu menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Kota Cirebon.

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tugas Pokok :

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika.

 Fungsi : 

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Kepala Dinas, membawahkan :

1.   Sekretariat, membawahkan :

      a. Sub Bagian Umum;

      b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;  dan

      c. Sub Bagian Keuangan.

2.   Bidang Lalu Lintas Darat, membawahkan :

      a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat; dan

      b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional.

3.   Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana Darat, membawahkan:

      a. Seksi Angkutan Darat; dan

      b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Darat.

4.   Bidang Perhubungan Udara dan Laut, membawahkan :

      a. Seksi Perhubungan Udara; dan

      b. Seksi Perhubungan Laut.

5.    Bidang Informatika, membawahkan :

      a. Seksi Teknik Informatika; dan

      b. Seksi Manajemen Informatika.

6.   Bidang Komunikasi, membawahkan :

      a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Multimedia; dan

      b. Seksi Diseminasi Informasi.

7.   Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).         

    1. UPTD Terminal
    2. UPTD Parkir
    3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
    4. UPTD Penerangan Jalan Umum (PJU)

8.   Kelompok Jabatan Fungsional.

3 comments

  1. m.taufan bharata

    Coba di up date yang terbaru……………jangan yang lama trussssssssssss (pro : Informatika)

  2. yudi

    sebagai Dinas yang membidangi Perhubungan dan Informatika di Kota Cirebon, saya berharap Dishubinfokom Kota Cirebon dapat memberikan contoh yang baik. Salah satu hal yg sangat sepele adalah semua Pegawai Dishubinfokom harus Tertib, Santun, dan Mentaati Lalulintas. Jangan terbalik karena merasa yg berwenang malah seenaknya

  3. yudi

    Dalam bidang Informatika, saya berharap Dishubinfokom mempunyai SDM yg memadai jangan sampai masyarakat menilai (katanya pegawai Dishubinfokom tapi Komputer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>