«

»

Jul 22

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA CIREBON

IMG_2779M I S I “ MEWUJUDKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, LANCAR, TERTIB DAN TERJAMIN KESELAMATNNYA

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat Lintas Sektoral dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan.

Forum ini merupakan badan AD HOC yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap Instansi Pelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisa permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan masyarakat.

Adapun DASAR HUKUM nya adalah sebagai berikut:

1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.  Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor  37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan             Jalan
3.  Inpres Nomor 4 Tahun 2013 , tentang  Program dekade Aksi  keselamatan Jalan

TUPOKSI DALAM PENYELENGGARAAN LLAJ

A. PENYELENGGARAAN DI BIDANG JALAN MELIPUTI PENGATURAN, PEMBINAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN PRASARANA JALAN YANG TERDIRI DARI :

1.Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya

2.Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan

3.Perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaan ruas jalan

4.Perbaikan geometrik ruas jalan dan / atau persimpangan jalan

5.Penetapan kelas jalan pada setuap ruas jalan

6.Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas

7.Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

B. PENYELENGGARAAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG            TERDIRI DARI :

1.Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan

2.Manajemen dan rekayasa lalu lintas

3.Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

4.Perizinan angkutan umum

5.Pengembangan sitem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan             jalan

6.Pembinaan sumber daya manusia penyelelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

7.Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan      bermotor yang memerlukan keahlian dan / atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan    Undang-Undang.

C. PENYELENGGARA DI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG              TERDIRI DARI :

1.Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor.

2.Pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu       lintas dan angkutan jalan

3.Pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan                angkutan jalan.

D. PENYELENGGARA DI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG TERDIRI DARI :

1.Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor

2.Pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu    lintas dan angkutan jalan

3.Pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan              angkutan jalan.

E.  PENYELENGGARA DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI,       PENEGAKAN HUKUM, OPERASIONAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS, SERTA PENDIDIKAN               BERLALU LINTAS YANG TERDIRI DARI :

1.Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor

2.Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

3.Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan

4.Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

5.Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas

6.Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas

7.Pendidikan berlalu lintas

8.Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

9.Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

KRITERIA PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MEMERLUKAN KETERPADUAN MELIPUTI :

1.TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANTAR INSTANSI PENYELENGGARA

2.BERPOTENSI MENGGANGGU PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU

KRITERIA PERMASALAHAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG KOMPLEKS DAN MEMERLUKAN             KETERPADUAN MELIPUTI :

1.TERGANGGUNYA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP SOSIAL-EKONOMI

2.PENYELESAIANNYA MEMERLUKAN KESERASIAN DAN KESALINGBERGANTUNGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB ANTAR INSTANSI PEMBINA.

(sumber  Kabid.LALIN DISHUBINKOM Kota Cirebon)